Projo Siap Menjadi Kendaraan Politik Bagi Jokowi
Projo Siap Jadi Kendaraan Politik Jokowi

JAKARTA (SuaraMedan.id) -- Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP). Namun demikian, jika Jokowi ingin tetap di partai Projo siap untuk menjembatani.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko, Rabu (18/12). "Projo siap berubah menjadi partai dan menjadi kendaraan politik Joko Widodo. Kalau Pak Jokowi perintah-kan begitu, ya siap-siap saja," kata Handoko.

Dia pun mengatakan jika pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politiknya. Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut.

Untuk diketahui, Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020. DPP PDI Perjuangan pun resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin lalu.

"Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumum-kan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia," kata Komarudin.

Sementara terkait pendirian Partai Projo, Handoko tidak mau berspekulasi, tetap menunggu langkah Jokowi. "Belum (belum ada pembicaraan dengan Jokowi), nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan," kata Handoko.

Terkait lengsernya Jokowi, Gibran dan Bobby bersama 27 anggota PDIP lainnya, Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka. Dalam tiga surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka. Ketiganya, sebagaimana ditetapkan dalam surat, juga dilarang untuk melakukan kegiatan, dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

"Terhitung setelah dikeluar-kannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara," kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam tiga surat pemecatan tersebut.

Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby itu diteken oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

---