Sinergi SKK Migas dan Polda Riau: MoU Ke-5 untuk Keamanan dan Hukum Objek Vital Nasional
SKK Migas dan Polda Riau Teken MoU Ke-5 tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum Objek Vital Nasional

PEKANBARU (SuaraMedan.id) - Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko bersama Kapolda Riau, Irjen Pol H Mohammad Iqbal SIK MH melakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) SKK Migas-Polda Riau ke-5 tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada objek vital nasional kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Wilayah Provinsi Riau, yang diselenggarakan di Hotel Grand Elite, Pekanbaru.

SKK Migas ditunjuk pemerintah mengemban tugas melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terhadap KKKS (operator) yang mencari dan memproduksikan minyak dan gas bumi. Sehingga sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas dalam sambutannya menyampaikan, kerja sama SKK Migas dengan Polri telah lama terjalin dibuktikan di tingkat pusat memiliki nota kesepahaman yang ditandatangani Kepala SKK Migas bersama Kapolri (2023-2028) tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi dalam Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta 15 (lima belas) PKS dengan Kepolisian Daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pada hari ini menjadi milestone yang baik untuk hubungan 2 (dua) Lembaga Negara, di mana kembali dilakukannya kesepakatan dan penandatangan bersama PKS di wilayah hukum Polda Riau yang sebelumnya di bawah PT Pertamina Regional 1 meliputi PT PHR WK Rokan dan PT Pertamina EP Field Lirik, saat ini bertambah dalam PKS yaitu KKKS PT Bumi Siak Pusako–Blok CPP, PT EMP Energi Gandewa–Blok Siak, PT EMP Energi Riau–Blok Kampar, dan PT SPR Langgak–Blok Langgak.

"Pentingnya sinergisitas antara Industri Hulu Migas dengan para pemangku kepentingan, khususnya di Bidang Keamanan (Polri) supaya dapat semakin padu dan memiliki kesamaan arah gerak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk terciptanya _multiplier effect_ bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa Indonesia," ujarnya.

Ke depannya amanah yang diberikan Pemerintah kepada Industri Hulu Migas ini semakin berat, di mana pada tahun 2025 target lifting sebesar 1.610 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD) yang terdiri dari minyak sebesar 605 MBOPD dan gas sebesar 5.628 MMSCFD. Serta target lifting jangka panjang sebesar 1 juta barel per hari dan 12 ribu MMSCFD per hari di Tahun 2030, sesuai dengan arah kebijakan dan strategi hulu migas yang telah dicanangkan era Presiden Jokowi dan dipertegas kembali dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yakni Program Ketahanan Energi melalui Peningkatan Lifting Migas Nasional.

Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal dalam sambutannya menyampaikan, perjanjian kerja sama antara Polda Riau dengan SKK Migas ini memiliki makna yang sangat penting sebagai sinergi dan penangkal, bila dikaitkan dengan perkembangan situasi kamtibmas yang ada di sekitar kita.

"Seperti ancaman kriminalitas hingga sabotase terhadap aset fasilitas objek vital nasional yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional kegiatan usaha hulu migas," ujarnya.

Adanya PKS ini sebagai langkah pengamanan strategis dan sinergis termasuk dalam aspek penegakkan hukum, Polri mendukung kegiatan operasi Migas dengan pencapaian dan target produksi nasional yang telah ditetapkan pemerintah dapat berjalan aman dan lancar.

Melalui PKS ini juga dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka penyelenggaraan bantuan pengamanan dan penegakkan hukum, dan akan menjadi terobosan sekaligus menjadi guidance bagi Polda Riau dan SKK Migas untuk melaksanakan tugas lapangan dengan rincian dan detil lebih jelas, sehingga dapat dicapai keseragaman pola tindak yang optimal.

---